Otonomi daerah sebenarnya lebih dititikberatkan pada daerah. Otonomi daerah yaitu suatu hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur. Otonomi daerah sebenarnya lebih dititikberatkan pada daerah

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengaku prihatin dengan kondisi keuangan beberapa daerah yang masih bergantung pada pemerintah pusat. 5 Tahun 1974, ternyata tidak membawa hasil yang memuaskan. d. Dengan perkataan lain, dilihat dari perspektif ini , tujuan utama kebijakan Adapun pelaksanaan otonomi daerah yang diterapkan di negara kita adalah otonomi daerah yang bersifat integral, yaitu kehawatiran bahwa penerapan desentralisasi yang. Konsep Otonomi Daerah. Hal ini penting dirumuskan karena 70 persen daerah otonom yang terbentuk sejak 1999 hingga 2009 dinilai gagal mencapai tujuan. DAERAH: SUDUT PANDANG APARATUR DAN MASYARAKAT DI ERA OTONOMI DAERAH Suryo Pratolo E-mail : [email protected], dan Nepotisme (KKN), otonomi daerah seluas-luasnya, 6 dan tegakkan supremasi hukum. B. 2. 1 Otonomi Daerah di Era Penjajahan Belanda. Pengertian Pemerintahan Daerah Konsep pemerintahan daerah berasal dari terjemahan konsep local government yang pada intinya mengandung tiga pengertian, yaitu: pertama berarti pemerintah lokal, kedua berarti pemerintahan lokal, dan ketiga berarti wilayah lokal (Hoessein dalam Hanif, 2007:24). Desentralisasi sebenarnya adalah istilah dalam keorganisasian yang secara sederhana didefinisikan sebagai penyerahan kewenangan. I Yogyakarta dalam sistem pertahanan yang mengatur mengenai hak kepemilikan tanah keraton. Prinsip ini mengandung pengertian bahwa bentuk dan isi otonomi daerah tidak harus seragam (uniformitas). Ada sebuah kolaborasi yang “unik” berkaitan dengan prinsip kenegaraan di Indonesia. Dalam hal ini, pemerintah daerah memiliki badan -badan pembuatan keputusan lokal dengan kewenangan dan keberadaan yang cukup independen. 37 Secara Bahasa kata “otonomi” berasal dari bahasa Yunani yakni autonomi. Kemendagri) JAKARTA, KOMPAS. Sebelum membahas persoalan-persoalan otonomi daerah dalam UUD 1945 hasil amandemen 1999-2002, terlebih dahulu akan dijelaskan tentang pasal-pasal terkait otonomi daerah di UUD 1945 dimaksud. Sedangkan pengalokasian DAK, lebih dirasakan memiliki sifat sebagai specific allocation grant yang ditujukan untuk mengurangi kesenjangan antara. Terdapat dua nilai dasar yang. . Talk Show Bedah Buku Refleksi 20 Tahun Otonomi Daerah di De Boekit Villas, Bogor, Selasa (8/3/2022). Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan. Fakta menarik, di mana diksi otonomi ini bermuara dari bahasa Yunani yaitu auto bermakna sendiri dan nomous bermakna peraturan/hukum. Berikut ini beberapa hal yang menjadi landasan hukum dari otonomi daerah: Undang Undang Dasar Tahun 1945 Amandemen ke-2, terdiri dari: Pasal 18 Ayat 1 sampai 7, Pasal 18 A ayat 1 dan 2, serta Pasal 18 B ayat 1 dan 2. Rekomendasi:Bagaimana cara membuat lamaran pekerjaan. Pelaksanaan otonomi tersebut adalah dengan menyerahkan sebagaian besar urusan oleh Pemerintah dan atau Pemerintah daerah tingkat I kepada Pemerintah daerah Tingkat II secara bertahap dan berkelanjutan. Dari pasal-pasal tersebut dapat memberikan suatu ruang lingkup Pemerintahan. kecamatan d. Namun penekanan utama otonomi daerah di tingkat Kabupaten dan Kota yang lebih kompleks, seperti besarnya jumlah penduduk maupun luasnya cakupan (converge) pelayanan. PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM BARU (DOB) DI KABUPATEN MAMUJU PROVINSI SULAWESI BARAT Mafilda Hadi Yuliana 29. kelurahan 2. Harmonisasi peraturan perundang-undangan di Daerah (Perda) – Sekretaris Daerah dan Tim Antar Satuan Kerja Perangkat Daerah melakukan harmonisasi Perda – Biro Hukum Sekretariat Provinsi melaksanakan kegiatan koordinasi dan penyelarasan (harmonisasi) RUU. - 13575033. Lebih jelasnya dapatSetelah kurang lebih 4 tahun otonomi daerah diberlakukan, dampak yang terlihat adalah muncul dua kelompok masyarakat yang berbeda pandangan tentang otonomi daerah. Dalam bahasa Yunani, “otoni” berasal dari kata “autos” yang berarti “sendiri” dan “nomos” yang berarti aturan dan undang-undang”. Dharma Setyawan Salam (2001: 82) berpendapat bahwa. Penerbit : Erlangga, Surabaya Tahun : 2004 Tebal : xiii+345 OTONOMI DAERAH: Perspektif Teoritik dan Empirik Pelaksanaan otonomi daerah di tanah air sudah berjalan lebih dari tiga tahun. Menurut buku Hukum Pemda: Otonomi Daerah dan Implikasinya (2013) karya Busrizalti, terdapat dua nilai dasar yang dikembangkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terkait pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia. daerah pada masa Jepang jauh lebih terperinci ketimbang pembagian di era Belanda. Perjalanan sistem otonomi daerah tidak terjadi begitu saja, namun sudah berjalan dalam waktu yang sangat lama. Kaloh, 2003, Kepala Daerah, Pola Kegiatan, Kekuasaan Dan Perilaku Kepala Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm, 15. Usaha. Oleh karena itu, pembentukan daerah otonomi baru dapat diasumsikan sebagai perluasan terhadap lokus kekuasaan di daerah. d. Laporan terkait Otonomi Daerah secara lebih lanjut itu akan di-bahas dalam dua kali penerbitan Media BPP yaitu pada edisi kali ini dan Agustus 2017 mendatang. Karena yang terjadi adalah Otonomi Daerah hanya menjadi sebuah formalitas untuk memberikan kesan demokratis pada sosok Orde Baru. Daerah Otonom dan Otonomi Daerah. Mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah . Saat ini secara rata-rata ketergantungan daerah, baik provinsi maupun kabupaten masih tinggi yaitu 80,1 persen terhadap Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD),” katanya pada acara Perayaan 20 tahun Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) secara virtual, Jumat (6/8/2021). Pengertian Otonomi daerah Otonomi adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunayi batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan danOTONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM BIDANG PENDIDIKAN A. Satu sisi menjadi pemecah masalah bagi demokratisasi di tingkat lokal, mendemontrasikan kebijakan non sentralistis dan memberikan kebebasan dan keleluasan bagi daerah di. BENTUK NEGARA DALAM MEWUJUDKAN OTONOMI DAERAH 41 Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara – Fakultas Hukum Universitas Suryadarma | Volume 5 No. Arti daerah otonom didefinisikan secara rinci dalam undang-undang yang berlaku. Desentralisasi bisa. Dengan diterapkannya otonomi daerah, pemerintah daerah diharapkan mampu menggali, mengelola, dan menggunakan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah secara optimal. 2017 PPKn Sekolah Menengah Atas terjawab Otoda sebenarnya lebih dititikberatkan pada daerah. Teknokratis, menggunakan metoda dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Pola hubungan partisipatif, peranan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi daerah. Pengertian Otonomi Daerah – Otonomi daerah adalah sebuah sistem atau kewenangan yang dimiliki daerah. Tujuan otonomi daerah antara lain adalah sebagai berikut: Melakukan distribusi regional yang merata dan adil di seluruh Indonesia. Baca juga: Definisi Otonomi Daerah dan Tujuannya. Partisipasi rakyat dibungkam, sehingga demo-krasi hanya menjadi retorika penguasa tanpa pernah mewujud dilapangan. Mencermati secara saksama isi artikel tersebut, satu di antara `pesan` mendasar yang. . 8 Josef Riwu Kaho; Prospek otonomi daerah di Negara Republik Indonesia, Rajawali Pers, 1988. Dominannya peran transfer. Penelitian ini menggunakan Pendekatan Hosistoris atau Historical Approach, yaitu pendekatan yang dilakukan dalam kerangka pelacakan sejarah lembaga hukum dari waktu ke waktu, pendekatan ini digunakan untuk memahamiPada era otonomi daerah, di mana kewenangan pembangunan menjadi salah satu hak daerah, maka sistem perencanaan pembangunan bergeser dari sistem sentralisasi menjadi desentralisasi. Setidak- tidaknya makna filosofis itu terlihat melalui substansi yang tertuang dalam Pasal 1 angka (12) Undang-Undang No. Mengatasi krisis 1997. BPK. masyarakat daerah yang lebih menuntut hak dan kewenangan dari pada memikirkan tentang kewajiban. 12 H. Seperti apa yang kami uraikan dalam tulisan. 23 Tahun 2014. Pelaksanaan Otonomi Daerah berdasarkan Undang-undang No. Dalam rangka keterpaduan antara penyusunan perencanaan dan penganggaran, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 yang dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2005 menggariskan beberapa prosedur dan langkah yang harus ditempuh dalam proses penyusunan anggaran, baik pada tingkat nasional maupun daerah. Lebih buruknya kemiskinan justru Otonomi Daerah dalam Perspektif Pembagian Urusan Pemerintah-Pemerintah… Fatkhul Muin 72 keputusan pada tingkat lokal, maupun pada tahap pelaksanaan dari berbagai keputusan tersebut. Pelaksanaan otonomi daerah dititikberatkan pada pemerintah kabupaten/kota, sehingga pemerintah kabupaten/kota diharapkan mampu mandiri. Pelaksanaan otonomi daerah secara resmi diberlakukan di Indonesia adalah pada tahun 1999. Pendelegasian wewenang hanya bertujuan untuk mencapai. Karena sering kali pemerintah pusat memang luput pada beberapa daerah sehingga pembangunan yang ada tidak merata. 2, No. Tujuan. Suhajar Diantoro, dalam Peringatan Ke-26 Hari Otonomi Daerah, di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (25/5). Bagaimana mengupayakan sistem. Dalam pengertiannya di UUD 1945, lingkup otonomi adalah daerah yang lebih kecil dari provinsi, misalnya kabupaten. Otonomi daerah memang adalah suatu gagasan yang ideal bagi Negara Republik Indonesia, namun bukan berarti konsep tersebut dapat diimplementasikan begitu saja tanpa cela dan kekurangan. Keputusan alokasi dan. Sedangkan menurut Bastian (2006), terdapat beberapa indikator keberhasilan suatu daerah dalam melaksanakan otonomi daerah, antara lain yaitu sebagai berikut: Terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah riil, sehingga pendapatan per kapita akan terdorong. Mereka juga bisa mengeluarkan keputusan dan kebijakan. Istilah Otonomi Daerah Istilah otonomi sendiri berasal dari Bahasa yunani, yaitu auto yang berarti sendiri dan nomous yang berarti hukun atau peraturan. 11-12. Misalnya di era Kolonial, kekuasaan terpusat pada Gubernur Jenderal. pemerintah daerah, tetapi pada konteks yang lebih luas, yaitu relasi negara dan masyarakat, maka akan terlihat bahwa hampir semua tujuan desentralisasi dan otonomi daerah bermuara pada pengaturan meka-nisme hubungan antara negara (state) dan masyarakat (society). Adapun konsep pemberian otonomi daerah menurut UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan, bahwa tujuan otonomi daerah adalah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali untuk urusan pemerintahan yang memang menjadi urusan pemerintah, hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Kabupaten atau kota Dilansir dari Encyclopedia Britannica, otonomi daerah sebenarnya lebih dititikberatkan pada daerah kabupaten atau kota. Artinyaperubahan yang terjadi dalam otonomi daerah terutama adalah perubahan proses pengambilan ke-putusan poiitik untuk menentukan jenis pelayanan publik bagi masyarakat. Undang Nomor 5 Tahun 1974 sebenarnya telah mengatur hubunganBerdasarkan UU No 22 Tahun 1999 kedudukan dan fungsi Perda adalah dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah dan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sedangkan berdasarkan UU No. Pengertian otonomi daerah yaitu kemampuan suatu daerah untuk mengatur sendiri kepentingan dan kekuasaan di daerahnya. Otonomi daerah membawa asas dan prinsip sebagai berikut: Menggunakan asas desentralisasi, dekonsentralisasi dan tugas pembantuan. Kedua istilah ini secara akademik bisa kita bedakan, namun secara praktis dalam penyelenggaraan. 2. Tujuan. Pelaksanaan otonomi tersebut adalah dengan menyerahkan sebagaian besar urusan oleh Pemerintah dan atau Pemerintah daerah tingkat I kepada Pemerintah daerah Tingkat II secara bertahap dan berkelanjutan. Otonomi daerah sebenarnya lebih dititikberatkan pada daerah? Kabupaten atau kota Ibu kota Kecamatan Provinsi Kelurahan Berdasarkan pilihan diatas, jawaban yang paling benar adalah: A. 3. menjadikan total jumlah daerah otonom di Indonesia menjadi 542 daerah otonom, yang terdiri dari 34 provinsi, 415 kabupaten, 93 kota, tidak termasuk 6 daerah administratif di Provinsi DKI Jakarta. Tuntutan ini dimaksudkan untuk merealisasi pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah yang lebih memberikan keleluasaan pengaturan dan penyelenggaraan otonomi daerah. Autos berarti sendiri dan namos berarti aturan atau undang. Urusan-urusan yang diserahkan oleh pusat ke daerah tersebut disebut urusan rumah tangga daerah. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh instansi vertical di daerah dan semua perangkat daerah. UU No. com. Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah, telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Ini merupakan factor psikologis. 3084. daerah otonom yang ideal di suatu negara, namun lebih dari itu, harus mampu menjawab pertanyaan apa sebenarnya hakikat otonomi daerah di negara yang bersangkutan. Maka dari itu, otonomi daerah perlu menerapkan asas dalam menjalankan. Perekonomian daerah menjadi lebih meningkat. . Kemudian di tahun 1903, pemerintah kolonial Belanda mengeluarkan Decentralisatiewet yang memberi. Selain itu, terdapat prinsip lain dalam penyelenggaraan otonomi daerah. 1 Pada hakekatnya ada tiga prinsip dalam implementasi otonomi daerah. UU No. Mardiasmo (2002) memberikan pendapat bahwa dalam era otonomi daerah tidak lagi sekedar. Otonomi daerah berdasarkan Pasal 1 angka 6 UU 23/2014 adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Integrasi Alternatif dalam menjebatani antara Kesatuan, otonomi dan federasi. Desentralisasi adalah penyerahan kebijakan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Karena sering kali pemerintah pusat memang luput pada beberapa daerah sehingga pembangunan yang ada tidak merata. org, tiga DOB Papua lahir dari Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus) Papua. Pertanyaan. A. Otonomi daerah sebenarnya lebih dititikberatkan pada daerah? Kabupaten atau kota Ibu kota Kecamatan Provinsi Kelurahan Jawaban: A. 6. Otonomi Daerah Di Indonesia a. Pada 2 Juli 1997, terjadi krisis keuangan Asia yang juga dirasakan oleh Indonesia. Kabupaten atau kota? Hal tersebut sudah tertulis secara jelas pada buku pelajaran, dan juga bisa kamu temukan di internetPenekanan Otonomi daerah di Indonesia dititikberatkan pada Daerah Tingkat II. Dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia, terdapat berbagai hambatan yang muncul dari berbagai aspek. Judul Buku : Otonomi dan Pembangunan Daerah Penulis : Mudrajat Kuncoro, Ph. Untuk pengembangan potensi SDM, pemerintah daerah hendaknya membuka ruang yang lebih lebar terhadap keterlibatan petani secara aktif dan sukarela, dalam keseluruhantian dalam otonomi daerah hanya pada masalah pengalihan kewenangan dari Pusat ke Daerah, tetapi mengabaikan esensi dan tujuan kebijakan tersebut; (3) Otonomi daerah tidak dibarengi de-ngan peningkatan kemandirian dan prakarsa masyarakat di daerah sesuai tuntutan alam de-mokrasi; dan (4) Konsep dasarnya yang mengan-dung prinsip. Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dalam pelaksanaan otonomi, dikenal tiga bentuk asas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yakni : 1. Berdasarkan latar belakang dalam pendahuluan diatas, dalam makalah kami yang berjudul “Konsep Otonomi Daerah dan Federalisme Negara dalam Pembangunan Indonesia”, akan membahas meliputi beberapa topik yakni: A. Pelaksanaan otonomi tersebut adalah dengan menyerahkan sebagaian besar urusan oleh Pemerintah dan atau Pemerintah daerah tingkat I kepada Pemerintah daerah Tingkat II secara bertahap dan berkelanjutan. Over the past two decades, Indonesia‘s economy has endured challenging yet hopeful times. (Foto: Okezone) JAKARTA - Pengertian otonomi daerah perlu kita ketahui, meski istilah tersebut tidak. 1 tahun 1945Kebijakan Otonomi daerah pada masa ini lebih menitikberatkan pada dekonsentrasi. 2 Pemisahan dan Pembagian Kekuasaan Sebagaimana umum diketahui bahwa dalam rangka demokratisasi dan pembatasan kekuasaan, dikenal adanya prinsip pemisahan kekuasaan (separtation of power). Otonomi daerah dengan demikian berarti kemandirian suatu daerah dalam kaitan pembuatan dan pengambilanterselenggaranya otonomi Daerah”. Di masa-masa sebelumnya, pembagian wilayah di Indonesia tidak disertai dengan otonom atau kekuasaan untuk mengatur wilayahnya sendiri. Dalam bahasa Yunani, otonomi berasal dari kata autos dan namos. Terdapat dua nilai dasar yang dikembangkan dalam UUD 1945 berkenaan dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di. otonomi masyarakat daerah, bukan hanya otonomi pemerintahan daerah. Selanjutnya UU Nomor 32 Tahun 2004 jugadaerah dalam rangka melaksanakan otonomi daerah. com – Pengelolaan kekuasaan negara tidak hanya dilakukan di tingkat pusat, tetapi juga dilakukan di tingkat daerah. Dampak positif otonomi derah, antara lain: f 1. d. Otonomi daerah adalah hak penduduk yang tinggal dalam suatu daerah sebagai kesatuan masyarakat hukum untuk mengatur, mengurus, mengendalikan dan mengembangkan urusannya sendiri sesuai dengan aspirasi masyarakat setempat dengan tetap menghormati peraturan perundangan yang berlaku. 000. Ibu kota menurut saya ini 100% salah, karena. provinsi b. 4 Mengutip dari buku Kebijakan Publik yang terbit pada tahun 2014, ada hal-hal yang sifatnya filosofis dari otonomi daerah, yakni: · Eksistensi pemerintah daerah untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat yang demokratis. Di satu sisi ada masyarakat yang pasif dan pesimis terhadap keberhasilan kebijakan otonomi daerah, mengingat pengalaman-pengalaman pelaksanaan otonomi daerah pada masa. Otonomi Daerah, Otonomi Daerah, Desentralisasi, Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, Instansi Vertikal, Otonomi yang nyata dan bertanggungjawab adalah sama dengan yang termuat dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah. com Menurut undang-undang tersebut, daerah provinsi dan daerah kabupaten atau kota merupakan daerah otonom. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah maka otonomi ini dititikberatkan pada daerah kabupaten/kota karena daerah. Eko Budiharjo dalam Herawati, Nunik. Secara harfiah, otonomi daerah berasal dari kata otonomi dan daerah. 6 Sesuai isi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dalam. Secara historis, cikal bakal otonomi daerah, sebenarnya sudah dilakukan pada jaman Kolonial Belanda (1903), yang memberikan peluang kepada satuan pemerintahan yang dibentuk saat itu untuk mengelola keuangannya sendiri. Menurut UU No 32 Tahun 2004 Pasal 22, terdapat kewajiban yang dimiliki daerah, yaitu: Melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan,. Pengertian Otonomi Daerah. Menciptakan ruang yang lebih luas bagi kemandirian daerah. Selain itu, belum jelasnya koordinasi kewenangan antara pusat dan daerah dalam pengelolaan kelautan juga. Pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah, perlu memperhatikan hubungan antarsusunan pemerintahan dan antarpemerintah daerah, potensi dan keanekaragaman daerah. halnya otonomi daerah. Hasil dari pelimpahan wewenang tersebut adalah. “Pemerintahan. Menganalisa Kinerja Keuangan Daerah di Indonesia mengungkapkan beberapa permasalahan di bidang keuangan daerah yang dihadapi beberapa pemerintah daerah selama ini, khususnya pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kebumen, yaitu: a. Konsep otonomi daerah sebenarnya lebih mirip sistem dalam negara federal pada umumnya, konsep kekuasaan asli atau kekuasaan sisa (residual power) berada birokrasi di daerah. Kegagalan pemanfaatan dana otsus terlihat jelas dari posisi Aceh sebagai sepuluh daerah termiskin di Indonesia dengan jumlah masyarakat miskin sebanyak 839 ribujiwa atau 15,97 persen pada tahun 2018. com Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kembalinya identitas lokal bukannya tanpa masalah. 22/1999 berlaku, pemerintah daerah dapat mengusulkan pemekaran wilayah asalkan memenuhi kriteria kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial-budaya, sosial-politik, jumlah penduduk, luas daerah, dan pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah. FOTO/IST. Otonomi daerah bertujuan untuk lebih membuka peluang bagi jaminan kesejahteraan dan keadilan ekonomi bagi seluruh rakyat. dengan Bestuursher Vormingswet 1922 yang mana otonomi dititikberatkan pada dekonsentrasi, desentralisasi dan tugas pembantuan3. Semua daerah di Indonesia memberlakukan otonomi. JAKARTA, KOMPAS — Struktur perekonomian daerah pasca-penerapan otonomi daerah tidak banyak berubah meskipun kinerja ekonomi. Peningkatan. Otonomi Daerah tidak menjadikan daerah mempunyai hak dan wewenang untuk. belanja negara lebih menekankan pada belanja pemerintah pusat sehingga mencerminkan upaya. Berikut Liputan6. Titik berat Otonomi Daerah pada Daerah Tingkat II adalah terwujudnya sebagian besar. Berdasarkan Pasal 1 huruf (h) UU Nomor 22 Tahun 1999, yang dimaksud otonomi daerah adalah: "Otonomi daerah adalah kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengertian otonomi daerah tertulis dalam UU No. 49. 2017 PPKn Sekolah Menengah Pertama terjawab • terverifikasi oleh ahli 1. b) Mampu mengidentifikasi pentingnya pemahaman Wawasan Nusantara. 29 . 1 BAB I PENDAHULUAN 1. kecamatan d. Otonomi daerah adalah penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan-urusan tertentu. JAKARTA, KOMPAS. Masyarakat menaruh harapan yang besar pada otonomi daerah untuk membawa perubahan dalam sistem negara. Dengan adanya otonomi, maka otomatis daerah akan lebih kreatif dalam menggali penerimaan daerahnya. 4. 2 Widjaja, HAW. Sementara,. 25 tahun 1999 menyebabkan perubahan dalam manajemen keuangan daerah. 5 Tahun 1974. sebagai daerah otonom. pemerintah pusat (vertical accountability) melainkan lebih dititikberatkan pada masyarakat melalui DPRD (horizontal accountability). Otonomi daerah ini bertujuan untuk mengembangkan daerah. Implementasi Kebijakan Desentralisasi Pemerintahan di Indonesia – Kardin M. persoalan pemerintahan di daerah dan persoalan yang berkaitan dengan soal desentralisasi. Pelaksanaan otonomi daerah yang dititikberatkan pada Daerah Kabupaten dan Daerah Kota dimulai dengan adanya penyerahan sejumlah kewewenangan (urusan) dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang bersangkutan. 2.